PEMSOSBUD

>>> Diposting tanggal : 25 Juni 2015

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Tugas :

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Subbidang Pendidikan, Budaya dan Kesehatan, Subbidang Pemerintahan dan Kesejahteran Sosial.

 Fungsi :

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pendidikan, Budaya dan Kesehatan, Subbidang Pemerintahan dan Kesejahteran Sosial;

b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Subbidang Pendidikan, Budaya dan Kesehatan, Subbidang Pemerintahan dan Kesejahteran Sosial untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;

c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Subbidang Pendidikan, Budaya dan Kesehatan, Subbidang Pemerintahan dan Kesejahteran Sosial;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Rincian Tugas :

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai rincian tugas :

a. merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;

b. mempelajari dan menelaah peraturan perundangundangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Subbidang Pendidikan, Budaya dan Kesehatan, Subbidang Pemerintahan dan Kesejahteran Sosial;

c. memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien;

d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

e. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;

f. merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sebagai bahan kajian pimpinan;

g. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pendidikan, Budaya dan Kesehatan, Subbidang Pemerintahan dan Kesejahteran Sosial;

h. menyelenggarakan kegiatan Subbidang Pendidikan, Budaya dan Kesehatan sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;

i. menyelenggarakan kegiatan Subbidang Pemerintahan dan Kesejahteran Sosial sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;

j. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;

k. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Subbidang Pendidikan, Budaya dan Kesehatan mempunyai rincian tugas :

a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Subbidang Pendidikan, Budaya dan Kesehatan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;

b. mempelajari dan menelaah peraturan perundangundangan yang terkait dengan Subbidang Pendidikan, Budaya dan Kesehatan dan yang terkait dengan bidang tugasnya;

c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;

d. meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menyusun bahan kebijakan teknis Subbidang Pendidikan, Budaya dan Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;

g. melaksanakan pemantauan dan pengendalian program dan kegiatan perencanaan urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, dan kebudayaan berdasarkan dokumen perencanaan untuk memantau h. penyelenggaraan program dan kegiatan perangkat daerah;

melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, dan kebudayaan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai upaya untuk sinkronisasi perencanaan antar perangkat daerah;

i. melaksanakan penyusunan APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta RAPBD dengan perangkat daerah di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, dan kebudayaan berdasarkan usulan perangkat daerah untuk sinkronisasi program kerja perangkat daerah dengan alokasi anggaran yang tersedia;

j. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan perencanaan pembangunan urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, dan kebudayaan berdasarkan laporan pelaksanaan program kegiatan untuk mengetahui capaian pelaksanaan program kegiatan perangkat daerah;

k. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;

l. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbidang Pendidikan, Budaya dan Kesehatan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;

m. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pendidikan, Budaya dan Kesehatan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

 

Subbidang Pemerintahan dan Kesejahteran Sosial mempunyai rincian tugas :

a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Subbidang Pemerintahan dan Kesejahteran Sosial berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan progam kerja sesuai dengan rencana;

b. mempelajari dan menelaah peraturan perundangundangan yang terkait dengan Subbidang Pemerintahan dan Kesejahteran Sosial dan yang terkait dengan bidang tugasnya

membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;

c. meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;

e. menyusun bahan kebijakan teknis Subbidang Pemerintahan dan Kesejahteran Sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;

f. melaksanakan pemantauan dan pengendalian program dan kegiatan perencanaan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, perpustakaan, kearsipan, transmigrasi, kepegawaian dan diklat, pengawasan berdasarkan dokumen perencanaan untuk memantau penyelenggaraan program dan kegiatan perangkat daerah;

g. melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, perpustakaan, kearsipan, transmigrasi, kepegawaian dan diklat, pengawasan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai upaya untuk sinkronisasi perencanaan antar perangkat daerah;

h. melaksanakan penyusunan APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta RAPBD dengan perangkat daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, perpustakaan, kearsipan, transmigrasi, kepegawaian dan diklat, pengawasan berdasarkan usulan perangkat daerah untuk sinkronisasi program kerja perangkat daerah dengan alokasi anggaran yang tersedia;

i. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan perencanaan pembangunan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, perpustakaan, kearsipan, transmigrasi, kepegawaian dan diklat, pengawasan berdasarkan laporan pelaksanaan program kegiatan untuk mengetahui capaian pelaksanaan program kegiatan perangkat daerah;

j. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;

k. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbidang Pemerintahan dan Kesejahteran Sosial berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;

l. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pemerintahan dan Kesejahteran Sosial sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.