PENYUSUNAN RKPD 2016

>>> Diposting tanggal : 29 Juni 2015

PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2016

 

Perencanaan pembangunan Kabupaten Pati tidak terlepas dari hirarki perencanaan pembangunan nasional, dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Daerah dibagi menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

          Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pati ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 yang memuat visi jangka panjang Kabupaten Pati yaitu “Pati Bumi Mina Tani Sejahtera”. Berdasarkan visi jangka panjang tersebut serta sejalan dengan gerakan pembangunan dan strategi Bupati dan Wakil Bupati Pati yaitu NOTO PROJO MBANGUN DESO serta disesuaikan kondisi umum Kabupaten Pati, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)-nya, Pemerintah  Kabupaten Pati menetapkan visi pembangunan daerah tahun 2012-2017 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati yaitu “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik”.  Dalam rangka melaksanakan pembangunan kurun waktu 5 tahun tersebut dibagi menjadi 3 tahapan pelaksanaan yaitu Tahap Pertama adalah Tahapan Konsolidasi (Tahun 2012), Tahap Kedua adalah Tahap Pencapaian Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik (2013-2015), serta Tahap Ketiga yaitu Tahapan Pemantapan meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik (2016-2017).

          Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Pati yang tertuang dalam RPJMD tersebut ditempuh melalui 7 misi, yaitu (1) Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal; (2) Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan publik; (3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan; (4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pada potensi unggulan pertanian dan industri; (5) Meningkatkan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung pengembangan perekonomian daerah; (6) Meningkatkan pemberdayaan pengusaha dan membuka peluang investasi; (7)Menciptakan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan.

         Bappeda Kabupaten Pati sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah dalam hal ini mengemban tugas pada misi kedua yaitu Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan publik. Dalam rangka mengemban tugas pada misi kedua tersebut Bappeda mempunyai visi “Terwujudnya Perencanaan yang partisipatif, integratif dan inovatif” dengan empat misi yaitu : (1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan spasial; (2) Mensinkronisasikan perencanaan dan penganggaran; (3) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perencana; serta (4) Meningkatkan ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan.

          Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya tersebut Bappeda Kabupaten Pati menjalankan urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang meliputi Urusan penataan ruang dan perencanaan pembangunan, kedua urusan tersebut terdiri dari beberapa program dan kegiatan yang mendukung gerakan pembangunan dan strategi Bupati dan Wakil Bupati Pati yaitu NOTO PROJO MBANGUN DESO dengan visinya “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik”.

         Dalam rangka menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah, pada tahun 2014 Bappeda Kabupaten Pati telah menyusun Raperda tentang Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah disetujui oleh DPRD menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam Perda tersebut antara lain diatur tentang Rencana Pembangunan Tahunan yang disusun dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

          Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tersebut dimulai dari proses usulan perencanaan tingkat pemerintahan paling bawah sampai tingkat Kabupaten melalui :

  1. 1.    Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa (Musrenbangdes).

Pelaksanaan musrenbangdes pada tahun 2015 ini dilakukan serentak seluruh desa di wilayah kabupaten Pati antara tanggal 5 s.d. 24 Januari 2015. Sesuai pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa, hal tersebut ditegaskan kembali dalam pasal 116 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan tersebut disepakati :              (1) prioritas kegiatan desa yang dilaksanakan desa sendiri, dibiayai dari swadaya masyarakat/pihak ketiga, (2) Prioritas kegiatan desa yang dilaksanakan desa sendiri, dibiayai dari ADD, Tugas perbantuan, dan sumber lainnya, dan (3) prioritas desa yang diusulkan melalui jaring asmara/musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan SKPD yang dibiayai melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN, (4) menyepakati delegasi desa yang akan dikirim pada forum penjaringan aspirasi masyarakat dan musrenbang kecamatan. Dokumen yang dihasilkan dari musrenbang desa tersebut berupa RKP Des untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKPDes yang menjadi dasar untuk penetapan APBDes.

 

  1. 2.    Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Jaring Asmara) tingkat Kecamatan.

Penjaringan Aspirasi Masyarakat tingkat kecamatan di Kabupaten Pati tahun ini telah dilaksanakan pada tanggal 02 sampai dengan 07 Pebruari 2015, dilaksanakan untuk merumuskan rekomendasi pernyataan kebutuhan di tingkat kecamatan berdasarkan isu-isu strategis kecamatan, usulan kebutuhan lintas desa, hasil musrenbang desa/kelurahan dan proposal yang diajukan oleh masyarakat.

Pertemuan Jaring Asmara dipandu oleh fasilitator dan diikuti oleh delegasi desa/kelurahan dan wakil dari kelompok masyarakat serta pemangku kepentingan dalam lingkup kecamatan yang menghasilkan merumuskan rekomendasi pernyataan kebutuhan di tingkat kecamatan untuk digunakan sebagai bahan pembahasan Musrenbang Kecamatan dan bahan masukan penyusunan Rancangan Renja SKPD.

 

  1. 3.    Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan (Musrenbang Kecamatan).

Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah antar pemangku kepentingan tingkat kecamatan untuk mendapatkan rekomendasi prioritas usulan permasalahan lintas Desa/Kelurahan di kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rancangan Rencana Kerja SKPD yang diikuti oleh peserta Jaring Asmara dan Kepala Desa dengan nara sumber dari anggota DPRD asal daerah pemilihan, Bappeda dan SKPD Tingkat Kecamatan. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dilaksanakan oleh Camat dan dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda. Musrenbang Kecamatan tahun 2015 ini akan dilaksanakan mulai tanggal 16 sampai dengan 21 Pebruari 2015.

 

  1. 4.    Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD).

Forum SKPD merupakan wahana sinkronisasi dan sinergi program dan kegiatan antar SKPD dalam satu rumpun, yang diikuti oleh SKPD serumpun, delegasi kecamatan dan pemangku kepentingan lingkup kabupaten, dengan nara sumber pimpinan komisi dan anggota DPRD serta SKPD vertikal yang dikelompokkan sesuai dengan rumpun urusan yaitu bidang infrastruktur/prasarana wilayah, bidang ekonomi dan bidang pemerintahan dan sosial budaya, hasil forum SKPD adalah Rancangan RKPD sebagai bahan dalam muyawarah perencanaan pembangunan RKPD tingkat Kabupaten. Forum SKPD tahun 2015 ini akan dilaksanakan pada tanggal 02 sampai dengan 03 Maret 2015.

 

  1. 5.    Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten.

Pada tahun 2015, Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten akan dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2015 dengan tema “Dengan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan integratif kita tingkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik menuju Pati Bumi Mina Tani Sejahtera”. Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten adalah musyawarah pemangku kepentingan tingkat kabupaten untuk mematangkan rancangan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kabupaten atau RKPD. Dari hasil musrenbang tersebut dirumuskan Rancangan akhir RKPD Kabupaten yang akan diselaraskan dengan hasil musrenbang RKPD Provinsi dan Musrenbang RKP menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan ditetapkan oleh Bupati Pati dengan Peraturan Bupati paling lambat minggu ke IV bulan Maret 2015. RKPD antara lain berisi program/kegiatan SKPD tahun rencana beserta pendanaannya yang merupakan penjabaran dari RPJMD / Renstra SKPD.


 

Sesuai dengan pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Hal tersebut ditegaskan  juga dalam pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersebut akan menjadi pedoman penyusunan RAPBD.

Melihat uraian-uraian diatas, dalam rangka mendukung visi misi Bupati Pati, fungsi dokumen RKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang menjabarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati sangatlah penting dan perlu terus ditingkatkan kualitasnya.

 Download RKPD 2016