Pemkab Pati Bersama Ditjen Perbendaharaan Jateng Teken MoU dan Perjanjian Kerja Sama

Pati Kota – Pemerintah Kabupaten Pati bersama Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Tengah menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama pertukaran data pengelolaan keuangan. Penandatanganan tersebut dalam konteks transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.
Data sekarang ini menjadi sangat penting, termasuk diantaranya data tentang pengelolaan keuangan seperti halnya bantuan-bantuan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Untuk itu Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah bersama Pemkab Pati meneken nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama pertukaran data pengelolaan keuangan.

“Objek nota kesepahaman (MoU) bisa bermacam-macam yang sudah kita tangani tadi itu adalah menyangkut pertukaran data ya. Karena memang data itu hari ini sangat penting. Karena data itu kemudian kita bisa mengambil kebijakan langkah-langkah. Akuntabilitas itu sendiri dan khususnya untuk percepatan mengurangi kemiskinan di Jawa Tengah dalam rangka pemberian kredit usaha rakyat (KUR) dan kredit usaha ultra mikro,” demikian Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Sulaimansyah SE usai meneken nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama pertukaran data pengelolaan keuangan di ruang rapat Pragola Pati, Senin pagi (7/10/2019).
Menurut Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Tengah, hingga saat ini pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) di Kabupaten Pati mencapai Rp1,247 triliyun untuk 25ribu lebih calon debitur potensial. Selain itu juga pemerintah akan menyalurkan pembiayaan ultra mikro senilai Rp23,327 milyar kepada 9.200an calon debitur potensial dengan plafon maksimal Rp10juta kepada debitur usaha mikro. Hanya saja hasil evaluasi dan pemantauan masih terdapat penyaluran yang tidak tepat sasaran, penggunaan KUR untuk usaha, serta database debitul potensial KUR yang belum optimal, Ditjen Perbendaharaan Jawa Tengah akan memverifikasi data yang disediakan pemerintah daerah. “Data ini yang nanti akan di support oleh teman-teman di pemda agar nanti kita alihkan bank, ketika penyaluran KUR itu bisa mengacu pada data-data yang disampaikan oleh pemda. Itu yang saya kira sasarannya,” ujarnya.
Sulaimansyah SE mengatakan, dari data-data laporan pengelolaan keuangan daerah nantinya akan disusun menjadi laporkan keuangan nasional.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Sulaimansyah SE berharap, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan keuangan yang dikelolanya untuk pembangunan daerah.(pas-gus)

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Sajikan 15 Ribu Gelas Kopi Organik, Kabupaten Pati Pecahkan Rekor MURI

Wed Dec 4 , 2019
Share on Facebook Tweet it Share on Google Pin it Share it Email Minum kopi sambil nongkrong dan bercengkrama bersama kawan tentu sudah biasa. Tapi, bagaimana bila segelas kopi dinikmati bersamaan, dengan puluhan ribu orang lainnya? Beberapa waktu lalu, tepatnya pada hari Sabtu, (30/11), Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah baru […]