Pati Kota – Pemerintah Kabupaten
Pati kembali menerima penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP)
dari Kemenkeu RI, dalam pengelolaan keuangan. Kepala Kanwil
Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah menyerahkan penghargaan tersebut,
kepada Bupati Pati Haryanto didampingi Wakil Bupati Saiful Arifin, Senin
pagi (7/10/2019).
Pemerintah Pusat melalui Kementerian
Keuangan (Kemenkeu) RI mengapresiasi Pemkab Pati dalam pengelolaan
keuangan yang selama diterimanya. Diharapkan penghargaan itu dapat
memacu dan memotivasi Pemkab Pati dalam mempertanggungjawabkan
pengelolaan keuangan pada 2019 ini.
“Tiap tahun mendapat penghargaan semakin
pengelolaan keuangan kita itu semakin baik. Jadi tidak semakin menurun
karena apa, jangan disamakan kalau yang tadinya dapat mesti dapat
enggak. Jadi WTP itu memang betul-betul akuntantabilitas keuangan
dipertanggungjawabkan. Jadi enggak bisa kalau misalnya tadinya dapat
bisa saja turun jadi WDP, kemudian bisa jadi disclimer juga ada. Jadi
kita daerah kita yang 4 kali berturut-turut atas kerjasama saya, Wakil
Bupati, Sekda dan seluruh OPD bersama-sama,” demikian Bupati Pati
Haryanto usai menerima penghargaan tersebut, di ruang rapat Pragola
Setda Pati.
Menurut Bupati Haryanto, kriteria penghargaan itu
diperoleh dengan penilaian terkait pengelolaan keuangan dan
pertanggungjawaban asset harus sinkron. Sehingga antara pengadaan barang
jasa dengan pencatatan aset ini harus keberlanjutan. “Jangan beli saja
terus tapi tidak dicatat tapi nyata nggak ada. Jadi seperti yang
disampaikan tadi data itu sangat penting sangat akurat, karena kalau
kita nggak punya data kita sudah barang tentu nggak bisa menentukan
kebijakan,” ujarnya.
Bupati Pati Haryanto juga berharap para camat
harus mendorong pengelolaan dana desa oleh pemdes di wilayahnya harus
proposional sesuai tahapan-tahapan pencairan dan pemanfaatannya.
Selamat Kepada jajaran pemerintag Pati semoga tahun depan bisa di pertahankan atau kalau bisa lebih baik,,,,