“Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting Tahun 2021 .”

Penilaian kinerja penurunan stunting yang dilaksanakan pada tanggal 28 sampai dengan 29 Mei 2021 ini merupakan proses/ kegiatan yang dilakukan Pemerintah Provinsi dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah  Kabupaten/ Kota se Jawa Tengah

HarLingkup penilaian kinerja aksi konvergensi pada tahun 2021 adalah pelaksanaan aksi 5 – 8 tahun 2020 terkait dengan Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM), Perbaikan Sistem Manajemen Data Data, Pengukuran dan Publikasi Data Stunting, Review Kinerja Tahunan.

Hari ke 1 (satu) 28-Mei-2021, Penilaian Kinerja dilaksanakan secara luring (bagi Tim Penilai, Tim Koordinasi dan Tim Pokja Penanggulangan Stunting Provinsi Jawa Tengah dan Tim Pendamping) dan daring (peserta dari Kabupaten/ Kota) melalui aplikasi Zoom Meeting.

Hari ke 2 (dua) 29-Mei-2021, Review keseluruhan pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan stunting terintergrasi oleh Tim Penilai

HASIL REVIEW PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI DI KAB/KOTA JATENG TAHUN 2021

NoTinjauan UmumTantanganTindak Lanjut Rekomendasi
AKSI 5Pembinaan KPM  
 Dalam Pembinaan KPM belum tergambarkan secara nyata peran pemberdayaan masyarakat dalam mengakses intervensi lengkap (spesifik sensitive) untuk pencegahan stunting; Peran KPM diinformasikan berdasarkan dukungan anggaran (honor dan operasional), sehingga konvergensi pencegahan stunting terintegrasi yang seharusnya terjadi di desa lokus belum tergambarkan secara nyata;Pemberdayaan kader di kelurahan belum nampak terjadi (KPM dipahami hanya untuk desa);Secara umum Kab/Kota telah membentuk dan  memberdayakan KPM di desa/kelurahan (didukung dengan regulasi yang mengatur tentang peran KPM);Peningkatan kapasitas KPM telah dilakukan, namun secara umum belum optimal/terbatasnya kapasitas KPM masih menjadi permasalahan Terdapat dukungan dana desa untuk penurunan stunting, bahkan diantara kab/kota telah mengeluarkan Surat Edaran Bupati perihal penentuan proporsi prioritas penggunaan dana desa untuk kesehatan sebesar 4% dan Pendidikan 4%;   Desa memanfaatkan FKD untuk proses pelaksanaan rembug stunting;Secara umum konvergensi di desa masih digambarkan melalui (sebatas) rembug stuntingKompetensi KPM belum sesuai dengan beban tugas (meng-konvergensi-kan program/kegiatan) di desa/kelurahan;Belum semua KPM dapat mendukung implementasi pelaksanaan aksi konvergensi didesa lokus;Komitmen dana desa untuk penurunan stunting sebagian besar masih digunakan untuk PMT sehingga dinilai belum konvergen;Hasil rembug stunting tidak seutuhnya menjadi pembahasan dirembug stunting Kab/KotaPerlunya peningkatan peran KPM untuk melakukan KIE kepada masyarakat;Perlunya komitmen desa untuk perwujudan konvergensi stunting;Menggali keterlibatan peran sektor yang mengawal intervensi gizi sensitiveKeselarasan arah kebijakan, isu strategis, program/kegiatan prioritas pencegahan stunting terintegrasi  RKPDes dengan RKPD  
AKSI 6Sistem Manajemen Data  
 Kab/kota memiliki komitmen penurunan stunting secara optimis (target RPJMD dan renstra untuk capaian prevalensi stunting di bawah 20%);Belum optimalnya pendataan berdasarkan E ppgbm dalam analisis situasi;Kab/Kota memiliki beberapa system aplikasi pendataan dan pelaporan Belum semua Kab/Kota menganalisa trend data stunting minimal 3 Tahun terakhir  Data pencatatan dan pelaporan stunting melalui e-ppgbm sebagai dasar perencanaan konvergensi untuk intervensi ;Capaian pendataan e_PPGBM yang masih dibawah target (80%) dan kualitas pendataan berdampak pada perencanaan;Perbaikan manajemen data belum seutuhnya dilihat dari trend capaian pelaksanaan analisis situasiIntegrasi aplikasi system pendataan dan pelaporan  Pendataan e_PPGBM diharapkan dapat mencapai 80% dengan dukungan tenaga entry Sinergi dan integrasi aplikasi system pendataan dan pelaporan; Update data dilakukan seiap bulan tidak hanya pada saat bulan timbang;Diperlukan pengembangan digitalisasi desa dan satu data terpadu dan penguatan akses internet.
AKSI 7Pengukuran Dan Publikasi Data Stunting  
 Permasalahan keterbatasan SDM, sarpras posyandu dan puskesmas (antopometri belum sesuai standart, kalibrasi alat ukur) Publikasi yang disampaikan baru semacam “gelar data” stunting belum tampak sistem (manajemen) bagaimana data diperbaiki;Publikasi data stunting belum dijadikan sebagai media advokasi untuk mendukung cegah stunting;Publikasi data stunting di Kab/Kota sebagian besar memanfaatkan media sosial selain media cetak dan radio;Keterbatasan ketersediaan antropometri pengukuran panjang badan baduta, kompetensi petugas (kader) yang melakukan pengukuran.Hasil publikasi masih banyak yang belum bisa menarik perhatian masyarakat sehingga belum dapat dijadikan tolok ukur media perubahan perilakuPelayanan penimbangan dan perbaikan gizi bayi/balita di posyandu dan puskesmas pada masa pandemic covid-19Pemerataan ketersediaan alat ukur/antopomentri di posyandu dan puskesmas disertai penguatan kapasitas kader Adaptrasi dan inovasi layanan Kesehatan ibu dan anak di masa pandemiMendorong pencatatan, penimbangan dan pelaporan baduta/balita dalam rangka peningkatan cakupan Publikasi dilakukan mendasarkan keadaan data stunting dan dikemas menarik melalui berbagai media dengan  pesan yang mudah dipahami kepada masyarakat.
AKSI 8Review Kinerja Tahunan  
 Covid 19 telah memberikan dampak yang nyata, utamanya terkait dengan kedatangan balita di posyandu;Perhatian dan intervensi OPD lintas sektor dalam pencegahan stunting di kab/kota semakin meningkat;Kab/Kota sudah menggambarkan hasil review dan menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian Tahun sebelumnya;Kab/Kota sudah berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk penurunan stunting;Kab/Kota sudah menampilkan permasalahan dari hasil reviewKeterlibatan non state actor (organisasimasyarakat dan swasta) dalam mendukung percepatan pencegahan stuntingBelum semua Kab/Kota melihat hasil review sebagai isu yang harus dibahas dalam rembug stunting untuk Tahun n+1;Menentukan Program/Kegiatan prioritas yang secara nyata dapat mencegah dan mempercepat penurunan stuntingMendorong Kerja sama kemitraan dengan dunia usaha dan organisasi masyarakat termasuk peran kecamatan dan kelurahan dalam mendukung intervensi pencegahan stunting;Hasil review menjadi acuan dalam pelaksanaan perencanaan  

bappeda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

"Peringatan Hari lahir Pancasila."

Wed Jun 2 , 2021
Share on Facebook Tweet it Share on Google Pin it Share it Email Selasa, 1 Juni 2021,Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pati Nomor 005/2436 tanggal 31 Mei 2021, Kepala OPD mengikuti jalannya upacara di Pendopo Kabupaten Pati, sedangkan Sekretaris OPD dan seluruh Pejabat Struktural wajib mengikuti jalannya Upacara Peringatan Hari […]